POST DETAIL

Senin, 29 Oktober 2012 - 15:00

Berita Foto: Gubernur Jabar dilaporkan ke Mendagri

Jakarta, Seruu.com - Aliansi Muda Bekasi Menggugat (AMBM) yang terdiri dari element kritis Kota Bekasi diantaranya GMNI Bekasi, Pemuda Demokrat Indonesia Kota Bekasi, Somasi dan HMI MPO Bekasi , melaporkan temuan spanduk yang berisi dukungan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan terhadap salah satu pasangan dalam Pilkada di Bekasi, Jawa Barat ke Kementerian Dalam Negeri, Senin (29/10/2012).

Mereka datang untuk menyerahkan surat laporan pelanggaran kode etik kepala daerah, dan menyerahkan barang bukti berupa spanduk kepada Mendagri, mere menganggap, Ahmad Heryawan selaku Gubernur Jabar telah memihak salah satu kandidat Walikota dan Wakil Walikota Bekasi pada proses Pilkada Kota Bekasi dimana akan dilangsungkan 16, Desember 2012 mendatang.

Dikatakan Ketua HMI MPO Cabang Bekasi Ivan Faizal Affandi, keberpihakan Ahmad Heryawan (Aher) ditunjukan dengan adanya foto pada  spanduk salah satu kandidat Walikota dan Wakil Walikota Bekasi yakni, Rahmat Effendi-Ahmad Syaikhu. bahkan, dalam spanduk tersebut, Ahmad Heryawan mengunakan embel-embel dirinya sebagai seorang Gubernur Jabar.

"Tindakan Gubernur Jawa Barat tersebut sangat tidak patut dan disayangkan olehnya. Sebab sebagai seorang Gubernur, harusnya Aher bersikap netral. Keberpihakan Gubernur kata dia justru rentan memicu adanya konflik di tengah masyarakat, biarkan masyarakat Kota Bekasi menilai siapa calon pemimpinya. Tanpa perlu ada intervensi, apalagi dari seorang Gubernur. Ini jelas keliru," kata Ivan.

Apalagi kata dia, bila mengacu pada aturan PP Nomer 14 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Pejabat Negara Dalam Melakukan Kampanye Pemilihan Umum. Gubernur dalam hal ini, jelas sekali melabrak aturan yang ada.

"Coba buka PP Nomer 14 Tahun 2009. Disitu jelas ada aturan yang mengatur tata cara pejabat negara dalam politik terutama dalam hal dukung mendukung," kata Ivan.

Sedangkan Ketua GMNI Bekasi Farid Hardiman mengatakan, persoalan dukungan Ahmad Heryawan menunujukan lemahnya etika Heryawan sebagai seorang pejabat publik. Dalam hal ini Heryawan harusnya bisa memposisikan diri dengan baik dan benar.

"Ada kalanya dia harus berperan sebagai seorang politisi ada kalanya dia harus berperan sebagai pejabat publik. Dia harusnya bisa membedakan itu. Dan untuk urusan dukungan Heryawan, GMNI menyesalkan itu," kata Farid.

Oleh karenanya Farid meminta agar Gubernur Jawa Barat, meminta permohonan maaf terhada masyarakat Kota Bekasi. Atas tindakan keliru yang telah dilakukanya.

"Kami minta Gubernur minta maaf. Kami tidak ingin ada konflik di tengah masyarakat. Akibat keberpihakan Gubernur," tandasnya.

Sementera Pengurus Pemuda Demokrat Indonesia Kota Bekasi Agung Sulistyo meminta kepada Mentri Dalam Negeri untuk segera memproses laporan yang telah diberikan oleh Aliansi Muda Bekasi Mengugugat. Gubernur kata dia harus ditindak tegas dan secepatnya diberikan sanksi.

"Kami minta agar Gubernur diproses dan diberi sanksi sesuai ketentuan yang ada. Supaya ada efek jera dan tidak terulang lagi hal semacam ini di daearah lain," kata pria, akrab disapa Ewok tersebut.

Pemuda Demokrat juga mengacam akan melakukan pengerahan massa, jika Gubernur Jawa Barat tidak segera meminta maaf kepada masyarakat Kota Bekasi.

"Kami tunggu permintaan maaf Gubernur dalam waktu dekat ini. Jika tidak ada etika baik, maka kami akan kerahkan massa sebanyak-banyak. Dan memboikot setiap kegiatan Gubernur di Kota Bekasi," ancamnya. [Dhanny]

Fotografer: Dhanny Krisnadhy/Seruu.com

MOST POPULAR